Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan se Kabupaten Samosir Rampung Ditandai dengan Penyerahan Usulan

SAMOSIR-Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembagunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di sembilan (9) Kecamatan se-Kabupaten Samosir telah selesai ditandai dengan melakukan penandatangan kesepakatan pengajuan usulan

Sebelumnya, Pembukaan musyawarah rencana pembagunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 tingkat Kecamatan dilaksanakan di Kecamatan Onan Runggu, Kamis (16/02/2023) dan berlangsung selama 4 (empat) hari

Baca juga: Bupati Samosir Audiensi dengan Kementerian ESDM, Berharap Dukungan Penerangan Jalan Umum dan PLTS Rooftop

Dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun (RKPD) 2024 dengan mengangkat tema “Penguatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan”

Selain itu, Musrenbang RKPD ditingkat Kecamatan tersebut ditekankan bermuara untuk pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Samosir “Terwujudnya Masyarakat Samosir Yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan” dan mendukung 10 program uggulan prioritas

Baca juga: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Launching Event Horas Samosir Fiesta Tahun 2022 dan Meresmikan Gedung Samosir Creatif Hub

 Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST melalui Staf Ahli Bupati Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Rudi SM Siahaan secara resmi menutup pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan se - Kabupaten Samosir di Aula AE. Manihuruk, Selasa 21 Febuari 2023

Disampaikan, bahwa pelaksanaan Musrenbang Kecamatan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang memberikan acuan penyusunan suatu perencanaan yang komprehensif dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa.

Baca juga: Kabar Baik, Mudik Lebaran untuk Tahun 2022 Diperbolehkan, Syarat Wajip Vaksin Booster

Perencanaan yang baik juga diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan bersama demi tujuan pembangunan yang tepat sasaran sehingga masyarakat samosir maju dan sejahtera, ”ujar Staf Ahli Bupati Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Rudi SM Siahaan mengwakili Bupati Samosir

Lebih lanjut disampaikan, dengan hadirnya SIPD yang memuat perencanaan berbasis aplikasi akan tercipta penyelarasan perencanaan pembangunan dari pusat Sampai ke desa, sehingga setelah penginputan tidak memungkin lagi adanya usulan-usulan yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan bersama.

Baca juga: Wakil Bupati Samosir Hadiri Sosisalisasi dan Kuliah Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran di SMK Simanindo

Rudi Siahaan dalam kesempatan itu, juga menekankan agar semua usulan yang disampaikan setiap desa merupakan kebutuhan prioritas, yang berdampak untuk peningkatan perekonomian masyarakat. “Mari bersinergi demi perencanaan yang lebih baik kedepan, ” ajak Rudi Siahaan

Setelah bermusyawarah dengan berbagai dialog dan tanya jawab, masing-masing kepala desa dari 9 (sembilan) Kecamatan se-Kabupaten Samosir melakukan penandatangan kesepakatan pengajuan usulan selanjutnya diserahkan kepada Camat untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang).

Baca juga: Wako Solok Hadiri Rapat Pra Raker Komisariat Wilayah 1 Apeksi di Medan

Seluruh usulan skala prioritas dari masing-masing desa selanjutnya akan diinput dalam Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dipastikan bahwa usulan dari setiap desa akan ditampung Pemerintah Kabupaten Samosir. Usulan setiap desa akan terkonsolidasi dalam RKPD 2024 dan didistribusikan ke rencana kerja (Renja) OPD tahun 2024. Melalui Forum OPD akan terintegrasi skala prioritas usulan dari Desa, sesuai dengan visi dan RPJMD 2021-2026.

Khusus untuk pembangunan infrastruktur dan pemberian peralatan kepada masyarakat, Pemkab Samosir mengingatkan agar pengusulan disertai dengan surat dukungan berupa kesediaan lahan (pembebasan lahan). Untuk dukungan peralatan harus disediakan kelompok sasaran penerima yang dibuktikan dengan SK Kepala Desa yang diketahui Camat. ( Karmel, rel)