Tim Percepatan Penurunan Stunting Samosir Gelar Rakor, Camat dan Kades Diminta Berikan Perhatian Serius

SAMOSIR - Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat yakni, menurunkan angka stunting menjadi 14 persen secara nasional di tahun 2024, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Samosir menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Samosir, 23 Febuari 2023

Rakor koordinasi secara resmi dibuka Pj. Sekertaris Daerah Waston Simbolon yang juga Ketua percepatan penurunan stunting (TPPS) yang dihadiri Dandim 0210 TU diwakili Pabung, G. Sebayang, Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Nyonya Harta Martua Sitanggang.

Baca juga: Rentan Kriminalisasi, Komisi IX DPR RI Akan Perjuangkan Payung Hukum Bagi Apoteker

Selain itu, juda dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas P3APPKB, Bappeda Litbang, tim TPPS dan sejumlah pimpinan Organisasi Pemerintahan Kabupaten Samosir dan Para Camat se-Kabupaten Samosir dan rapat koordinas disertai dengan pemaparan dari Dinas P3APPKB, Dinas Kesehatan dan Bappeda

“Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2022, Prevalensi Stunting di Kabupaten Samosir tahun 2022 sebesar 26, 3% menurun 2, 1?ri 28, 4% tahun 2021. Pemkab Samosir menargetkan prevalensi Stunting terus menurun setiap tahunnya, tahun 2023 ditargetkan berada diposisi 21, 14%.

Baca juga: Nurhadi Minta Peran Maksimal PIK-Remaja Maluku Utara Cegah Stunting

Untuk percepatan penurunan stunting harus melibatkan peran lintas OPD di Kabupaten Samosir, Kecamatan hingga desa, ”ujar Pj. Sekertaris Daerah Kabupaten Samosir Waston Simbolon saat membuka rakor koordinasi

Waston Simbolon juga menegaskan, tim percepatan penurunan stunting agar mempedomani 8 aksi konvergesi dalam penurunan stunting. Melalui rakor diharapkan pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara berkualitas dengan menyasar, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak umur 0-59 bulan.

Baca juga: Sri Meliyana: Nakes Honorer adalah Ujung Tombak Kesehatan yang Perlu Diperjuangkan

Ditekankan TPPS harus mampu menekan stunting secara efektif, konvergen serta terintegrasi dengan melibatkan lintas sektoral ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa, stunting merupakan salah satu target Rencana Pembangunan Jangan Menengah Nasional (RPJMN) yang harus dilaksanakan, sehingga pada tahun 2024 prevalensi Stunting mencapai target 14 % secara nasional.

Untuk tahun 2023, dihimbau agar TPPS mampu memberikan output berupa penetapan desa/kelurahan prioritas intervensi dan terlaksananya kebutuhan program penurunan stunting, sehingga target prevalensi penurunan stunting di Kabupaten Samosir di tahun 2024 bisa tercapai

Baca juga: Temui Sekjen Kementerian Kesehatan di Jakarta, Bupati Samosir Minta Peningkatan Status RSUD

Pabung 0210 TU, G. Sebayang mengatakan, pihaknya mendukung segala bentuk pembangunan di Kabupaten Samosir termasuk dalam penurunan angka stunting. Untuk itu, diminta agar Camat menjalin komunikasi dan melibatkan Danramil ataupun Babinsa dalam penuntasan stunting.

“Camat jangan sungkan-sungkan melibatkan Danramil dalam berbagai kegiatan stunting. Atas perintah Dandim, kami satu komando untuk membantu pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat, ” ucap G. Sebayang.

Baca juga: Terkait Akurasi Data Dukcapil, Yanuar Prihatin: Perlu Keterangan Professional Mengenai ODGJ

Sementara itu, Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir Nyonya Harta R. Martua Sitanggang mengharapkan agar TPPS dapat menyajikan data yang lebih akurat dan update, ”pinta Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir Nyonya Harta R. Martua Sitanggang

Menurutnya, percepatan penurunan stunting membutuhkan peran dari seluruh Camat dan Kepala Desa. Diminta agar Camat, Kades dapat memberikan perhatian serius sehingga target penurunan stunting tercapai di tahun 2024, ”sebutnya ( Karmel, rel )